by

Raja Bernama Kepala Desa

Raja Bernama Kepala Desa, belakangan sebutan ini mencuat ditengah masyarakat, khususnya di masyarakat pedesaan. kepala desa yang terpilih dengan cara pemilihan telah memposisikan dirinya sebagai raja. telah terjadi beberapa kasus bahwa kepala desa menggunakan kekuasannya untuk menjalankan pemerintahan atas sekehendaknya saja.

Termasuk dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, melibatkan intuisi berupa like and dislike dengan mengesampingkan aturan adalah perbuatan yang tidak dapat dibenarkan.

Perihal pemberhentian perangkat desa dapat diuraikan simpulnya sebagai berikut: Bahwa ketika memberhentikan perangkat desa itu harus dengan dasar hukum yang jelas, apa yang menyebabkan perangkat desa tersebut diberhentikan.

Secara ringkas, perangkat desa itu bisa diberhentikan apabila:

  1. Meninggal dunia
  2. Habis masa jabatan berdasarkan usia, yaitu 60 (enam puluh) tahun.
  3. Terkena pidana yang sudah inkra sekurang-kurang 5 (lima) tahun.
  4. Melakukan tindak asusila yang terbukti dan diakui.
  5. Berhalangan tetap, yaitu sakit menaun yang tidak memungkinkan lagi menjalankan tugas berdasarkan Keterangan dokter.
  6. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa.
  7. Melanggar larangan sebagai perangkat desa.
  8. Mengundurkan diri.

Selain penyebab di atas, perangkat desa yang pengangkatannya cacat hukum juga harus diberhentikan. Misalnya diangkat dengan cara ditunjuk Kepala Desa, tanpa proses sebagaimana peraturan perundang-undangan.

Sehingga, penyebab perangkat desa diberhentikan itu harus sesuai prosedur masing-masing yang harus dipatuhi.

Dikutip dari tulisan Nur Rozuki selaku Ketua Forum Sekretaris Desa Indonesia. Mengatakan, bahwa untuk meningkatkan kinerja pemerintahan desa, maka perlu dipahami tentang pemberhentian perangkat desa dengan benar, sehingga memiliki keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

Baca Juga: Pembelokan Pra Kerja Terjadi

Menurut Dwi Adiyah Pratiwi selaku Asisten Ombudsman Perwakilan Provinsi Sulsel mengatakan

“Kondisi ini tidak lain adalah bentuk penyakit nepotisme, pengisian jabatan di pemerintahan yang didasarkan pada hubungan bukan pada kemampuan. Akibat paling sederhana yang dapat ditimbulkan oleh praktik pengisian jabatan seperti ini dalam aspek pelayanan publik adalah adanya potensi maladministrasi dalam pemberian layanan akibat petugas yang tidak kompeten.”

Pelaksanaan Orientasi Tugas bagi kepala desa ini sebaiknya diatur dalam peraturan perundang-undangan termasuk pula mekanisme dan materi pendalaman tugas bagi kepala desa. Agar pengisian jabatan pada perangkat desa tidak dijadikan kesempatan oleh kepala desa terpilih untuk mengukuhkan polarisasi antara lawan dan pendukung sebagai efek dari pemilihan kepala desa, yang nantinya akan menimbulkan praktik diskriminasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik di desa.

Terakhir Nur Rozuki mengingatkan bahwa, tidak dibenarkan pemberhentian perangkat desa karena konfik kepentingan. Misalnya imbas pilkades, dll. dan raja bernama kepala desa itu tidak ada

Facebook Comments

PERDANANEWS