by

Masalah PDAM Bekasi , Harus Segera Selesai

Masalah PDAM Bekasi menurut Rahmat Effendi, Walikota Bekasi ” jangan sampai ada kegaduhan, karena ini menyangkut kepentingan pelayanan terhadap masyarakat luas.

dari awal tahun 2000, pada saat Bupati Bekasi, Pak Saleh Manaf, itu ada saling pengertian terkait kepemilikan di PDAM TB. Dan betul memang PDAM TB itu didirikan saat Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Bekasi. Karena memang Kota Bekasi ini bagian dari pemekaran.

Kami tidak akan mempersoalkan masa lalu, melainkan ke depan. Makanya pada saat ada penghitungan aset PDAM TB melalui Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Efendi Rais oleh KJPP, Efendi Rais, mari duduk bersama untuk menyelesaikannya”

“Tinggal sekarang, bagaimana menyepakati besaran nilai sehingga pemisahan aset selesai,”

Kepala Bagian Ekonomi Setda Pemkab Bekasi, Gatot Purnomo menyampaikan, sesuai kesepakatan Pemkab dan Pemkot Bekasi pada 2017 lalu terkait pengakhiran perjanjian kerjasama 2002 atas kepemilikan PDAM TB, kedua belah pihak memang selalu mengedepankan musyawarah mufakat.

Namun, selalu terkendala dengan terkait besaran nilai kompensasi, sehingga sampai saat ini proses pemisahan aset PDAM TB belum juga rampung.

“Apabila memang ada keinginan Pemkot Bekasi untuk duduk bersama, kami dari Pemkab Bekasi menyambut baik akan hal itu.

Akan tetapi, kami juga berharap, dalam musyawarah ini bisa ada kesepakatan dengan adanya kepastian hukum.

Sehingga, nantinya tidak ada lagi hal lain yang mengganjal penyelesaian perjanjanjian dari tahun 2002 ini,

Rahmat Efendi menambahkan Kami tidak akan mempersoalkan masa lalu, melainkan ke depan. Makanya pada saat ada penghitungan aset PDAM TB melalui Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Efendi Rais oleh KJPP, Efendi Rais, mari duduk bersama untuk menyelesaikannya,

Baca Juga: Tidak Pakai Masker , Tidak Kena Tilang Saat Operasi Patuh 2020

“Jadi menurut saya, ambil yang simpel-simpel saja. Tidak perlu ada hal-hal, yang seolah-olah antara kota dan kabupaten ini ada persoalan yang luar biasa,”

“Kalau ternyata Bupati Bekasi melakukan hal-hal yang mendahului proses pengangkatan (Dirut,Red), itu kan kewenangan bupati, karena merasa saham-nya lebih besar. Jadi ke depan,” semoga masalah pdam bekasi ini segera terselesaikan. masyarakat bekasi menunggu.

 

 

Facebook Comments

PERDANANEWS