by

DPR Peduli Rakyat ? Sejak Kapan?

DPR Peduli Rakyat ? itu tidak tercermin dari sikap dpr yang kini telah merampungkan pembahasan ruu cipta kerja cipta (Ciptaker), sudah semakin jelas bahwa DPR  sama sekali tidak peduli kepada masyarakat, ditengah masa pandemi covid 19 dimana ekonomi rakyat sedang susah.

Koordinator Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Ahmad Yani mengatakan “Kita menangkap aspirasi kawan-kawan pekerja dan buruh, bahwa RUU ini tidak menguntungkan kaum pekerja, bahkan terlalu dominan pada pemilik modal. atau korporasi investasi termasuk izin cuti, outsourcing, dan sebagainya, seharusnya memperhatikan hal itu bukannya kejar tayang,”

terlebih RUU ini memiliki banyak pasal pasal yang bermasalah, terutama terhadap soal pekerja dan buruh. KAMI akan melakukan judicial review terkait ini, jika tetap dilakukan pengesahan tanpa mempertimbangkan penolakan dari masyarakat.

Sebelumnya, pembahasan RUU Omnibus Law telah rampung di tingkat I pada Sabtu (3/10) malam. Tujuh fraksi menyatakan setuju untuk melanjutkan pembahasan Omnibus Law ke rapat paripurna pada Kamis (8/10) mendatang.

di sisi lain, Warganet twitter meramaikan tagar #BatalkanOmnibusLaw atau #TolakOmnibusLaw sebagai respons atas rampungnya pembahasan Omnibus Law di tingkat I oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.

Klaster yang banyak diperbincangkan adalah klaster RUU Cipta Kerja dalam Omnibus Law.

menurut warga net twitter, jika rakyat tidak segera bertindak, Omnibus Law akan diundangkan dalam waktu dekat.

Baca Juga: Negara Dinasti Bukanlah Indonesia Part 2

Omnibus Law akan mempermudah perampasan lahan dan eksploitas lingkungan.

salah satu twit dari dengan nama akun @mitatweets menyatakan:

Teman-teman yg ga ngikutin isunya mungkin tahunya Omnibus Law hanya isu buruh. NGGAK. Aktivis lingkungan, masyarakat adat, semua mau #BatalkanOmnibusLaw karena akan mempermudah perampasan lahan, eksploitasi lingkungan, serta mengikis perlindungan bagi petani, nelayan, dsb,

Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang, dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PP FSP TSK SPSI) yang juga Presidium Aliansi Gerakan Kesejahteraan Nasional (Gekanas), Roy Jinto, mengatakan

Buruh mengancam akan nekad melakukan aksi unjuk rasa dan mogok nasional untuk menolak Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan hasil pembahasan antara Panitia Kerja (Panja) dan pemerintah.

masihkah DPR Peduli Rakyat ? silahkan anda menentukan sendiri.

red perdananews.com

 

Facebook Comments

PERDANANEWS