by

12 Poin UU Ciptaker Digugat Buruh

12 Poin UU Ciptaker digugat dan diajukan oleh sembilan pemohon yang diantaranya terdiri dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), dan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI).

“Dalil permohonan bahwa pemohon mengajukan uji materiil Pasal 81, Pasal 82 dan Pasal 83,” ungkap kuasa hukum pemohon, Muhammad Ali Asrun dalam sidang virtual yang dilaksanakan di gedung MK, Jakarta Pusat.

terdapat 12 poin yang diajukan untuk diuji oleh MK. Yakni aturan terkait lembaga pelatihan kerja pada Pasal 81 angka 1.

Aturan terkait pelaksanaan penempatan tenaga kerja pada Pasal 81 angka 3. Aturan tentang perjanjian kerja waktu tertentu angka 12, 13, 15, 16, dan 17.

Selanjutnya terkait pekerja outsourcing Pasal 81 angka 18, 19, dan 20. Aturan terkait waktu kerja Pasal 81 angka 21 dan 22.

Kemudian aturan terkait cuti pada Pasal 81 angka 23. Aturan tentang upah dan upah minimum pada Pasal 81 angka 24 sampai 36.

Lalu aturan mengenai pemutusan hubungan kerja dan penghargaan masa kerja Pasal 81 angka 44 sampai 46, angka 51 sampai 56, serta angka 56 dan 58.

Juga aturan terkait penghapusan sanksi pidana pada Pasal 81 angka 62, 63, 65, dan 66. Hingga aturan terkait jaminan sosial pada Pasal 82 angka 1 dan 2, serta Pasal 83 angkat 1 dan 2.

Presiden KSPI Said Iqbal meminta hakim mempertimbangkan pendapat yang pernah dinyatakan pada putusan sebelumnya dalam pengujian yang diajukannya. Di akhir sidang, ia mengutip sejumlah putusan MK yang lalu.

Ia mengatakan klaster ketenagakerjaan yang diatur dalam UU Cipta Kerja berkaitan dengan hak ekonomi, sosial dan budaya masyarakat yang terdampak. Dalam hal ini negara punya peran besar untuk membela hak tersebut menurutnya.

“Pemenuhan hak-hak tergolong hak ekonomi, sosial, budaya justru menurut MK membutuhkan peran aktif negara sesuai kemampuan atau sumber daya tiap negara,” ujarnya merujuk pada putusan MK No. 13/PUU-XV/2017.

Namun UU Cipta Kerja, lanjutnya, justru akan memberi keleluasaan perusahaan dalam mempekerjakan pekerja alih daya yang sebelumnya dibatasi.

“Karena itu yang mulia, kami memohon putuskanlah dengan seadil-adilnya. Karena kami berharap negara hadir dalam perlindungan [buruh] di tengah investasi,” tambah Said.

Baca Juga: DPR Peduli Rakyat ? Sejak Kapan?

Ketua Majelis Hakim Panel Arief Hidayat menjabarkan banyak hal yang perlu diperbaiki dalam permohonan ini. Salah satunya terkait kerugian konstitusional dari pemohon.

Ia menilai kerugian yang disampaikan dalam permohonan lebih ke arah ekonomi dibanding konstitusional. Sedangkan dalam uji materiil, kerugian konstitusional akan jauh lebih kuat dan dibutuhkan.

“Tolong ditunjukkan dimana kerugian konstitusional. Bisa saja bermula dari kerugian ekonomi yang berakibat kerugian konstitusional dari tiga klaster [pemohon] itu,”

lalu bagaimana 12 poin uu ciptaker digugat ini bermuara?

Facebook Comments

PERDANANEWS